Visi Misi Desa

 

          Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

          Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 ( enam ) tahun ke depan diharapkan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Kudukeras  dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi.

  •  Visi Desa

           

“ Terwujudnya Desa Kudukeras  Yang Sejahtera dan  Mandiri ”

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kudukeras baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 ( enam ) tahun ke depan Desa Kudukeras mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

  • Misi
  1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan baik.

2. Melanjutkan pembangunan yang belum terlaksana.

3. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik.

4. Meningkatkan kehidupan yang harmonis, saling hormat menghormati dalam kehidupan berbudaya dan beragama.

5. Meningkatkan kesehatan melalui program pemerintah